uu pers. 2002/ No. uu pers

021-3452030 Website: Undang-undang Pers memang masih menjadi perdebatan yang berkepanjangan, aparat penegak hkum kita belum mempunyai perspektif yang sama mengenai UU Pers tersebut, hampir sebagian besar perkara yang berhubungan dengan pers didakwa Jaksa dengan KUHP, demikian juga Hakim yang mau memeriksa dan memutus perkara pers yang didakwa dengan KUHP. Di sisi lain, penyidik menetapkan kasus ini menggunakan Pasal 18 Ayat (1) UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers subsider Pasal 170 KUHP, Pasal 351 KUHP, dan Pasal 335 KUHP. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan. Ruang Video Conference BPS Provinsi. Pemerintah Pusat . Indeks kebebasan pers pada era reformasi menjadi pasang surut, ditetapkannya UU ITE oleh pemerintah Presiden Jokowi dianggap dapat menghambat kebebasan pers. Selain itu, isi etikanya juga mengatur hak dan kewajiban dari kerja kewartawanan. KERJA para jurnalistik para wartawan secara hukum dilindungi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. 021-3452030UU Pers pasal 18 ayat (2) menjelaskan sedikit banyaknya bahwa bagi sebuah perusahaan pers yang mengabaikan hak jawab dapat dikenai pidana denda paling banyak Rp. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers); terhadap UUD 1945: Pasal 28A: setiap. (2) Kebebasan Pers ini didasarkan atas tanggung jawab nasional dan pelaksanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang. Silakan sanksi diatur pada Pasal 18 ayat (3) UU Pers saja seperti sekarang ini. JAKARTA, KOMPAS. 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”) adalah lex specialis (hukum yang lebih khusus) terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) dan juga terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. (seperti UU Pers); atau kode etik yang ditetapkan oleh wartawan atau organisasi profesi (seperti Kode Etik Jurnalistik). Hadirnya UU ITE dapat bertolak belakang dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yaitu warga negara bebas memperoleh, mengolah serta. “Kami. Harian Kompas, Jumat, 24 Juli 2015 dan Sabtu, 27 Juli 2015 berturut-turut telah mengetengahkan topik mengenai laporan pengaduan dugaan pencemaran nama baik. Definisi sistem pers di Indonesia sudah mengalami beberapa perubahan dalam beberapa undang undang, antara lain UU No. Nota kesepahaman Dewan Pers-Polri terdaftar dengan Nomor: 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor: B/15/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan. Dokumen UU 40/1999 atau UU Pers ini menjelaskan hakikat serta aturan yang diperlukan untuk memperkuat pers di era demokrasi. Kekerasan terhadap pers. 139, TLN NO. Jika Undang-undang Pers dirancang hanya berisi ”pokok - pokok” saja kenapa secara resmi Undang-undang Pers tidak dinamakan ”Undang-undang Pokok?”. Pasal 11 UU Pers menyatakan bahwa "penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal". Sejumlah UU lain dapat membatasi kemerdekaan pers. Hal ini berdampak pada delik pers banyak yang tidak bisa diselesaikan dengan UU Pers melainkan harus melalui KUHP. dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini. UU Pers tahun 1999 telah mengatur kepemilikan modal asing pada perusahaan media di Indonesia. Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang Pers juga dibantah MK. UU Pers dan KEJ juga merupakan batasan kemerdekaan pers atau kebebasan pers (freedom of press). 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”) yaitu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan. Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. "Pers Nasional melaksanakan peranan sebagai berikut: a. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk. RUU Cipta Lapangan Kerja, yang termasuk omnibus law, merevisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 3. Faham dasar sistem pers Indonesia tercermin dalam konsideran Undang-undang Pers, yang menegaskan bahwa “Pers Indonesia (nasional) sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional. Karena kemerdekaan pers berdasar UU Pers No 40/1999 dan bersumber dari kesepakatan politik pemerintah serta DPR saat. Dalam buku Kamus Jurnalistik (Simbiosa Bandung 2009) Kode Etik Jurnalistik (KEJ) atau Kannos of Journalism sebagai pedoman wartawan dalam melaksanakan tugasnya sebagai landasan moral atau etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam. Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan: 1. Bahasa. Sedangkan Ketua Dewan Pers dijabat oleh Menteri Penerangan (Pasal 7 ayat (1)). 40 Tahun 1999. Kebebasan pers di Indonesia telah dijamin oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Etika jurnalistik secara rinci dijelaskan dalam kode etik jurnalistik. Koordinator Advokasi Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis yang mendampingi Nurhadi, Fatkhul Khoir, mengatakan, penggunaan delik pers dalam kasus. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Undang-undang tentang Pers yang berlaku saat ini adalah UU No. Tantangan dari luar misalnya adanya potensi menggerogoti we-wenang dari UU Pers dengan munculnya beberapa undang-undang baru dan sejalan dengan beragam-nya produk. Makna kemerdekaan pers yang demikian itu, juga sudah diatur secara tepat dalam UU. Tetapi jika wartawan secara pribadi menguggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka akan berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3). Pasal 18 UU Pers direvisi menyangkut masalah denda bagi perusahaan media dan sanksi pidana bagi pihak yang menghalangi kinerja pers. pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; (g) mendata perusahaan pers. CEO JPNN Group Auri Jaya menilai regulasi terkait media sosial perlu segera dibentuk oleh pemerintah demi menjaga data pribadi masyarakat Indonesia serta menopang keberadaan perusahaan pers yang berintegritas. ÐÏ à¡± á> þÿ Û Ý. [1] Hak koreksi ini telah diatur oleh pemerintah dan Dewan Pers Indonesia dalam Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. 1999. Untuk mendukung pelaksanaan UU Pers, Dewan Pers menetapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Sejumlah pengamat media dan anggota Dewan Pers melihat sanksi KPI itu sebagai sebuah sensor, mengancam kemerdekaan pers, dan melanggar Pasal 4 (ayat 2) UU No. Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat 1 dan 2 dalam UU Pers “bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran”. 021-3521488, 3504877, 3504874-75 Faks. Kami berkesimpulan bahwa media massa yang Anda maksud merupakan bagian dari pers sebagaimana yang dikenal dalam Undang-Undang No. Sejak diberlakukan UU No. KPI berpendapat paket berita. penerbitan pers untuk jangka waktu tertentu atau selamanya (A chmadi, 1985) Walaupun, syarat tersebut telah dipenuhi oleh pemerintah dalam UU Pers dengan berlandaskan Pasal 28 F UUD NRI 1945, tetapi fakta mengatakan bahwa masih banyak intimidasi dan ancaman terhadap kebebasan pers dan profesi jurnalis. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, di bentuk Dewan Pers yang independen (Pasal 15 UU No. Selain diatur dalam UU Pers, dasar hukum hak tolak juga terdapat dalam Pasal 50 KUHP yang menegaskan bahwa "mereka yang menjalankan perintah UU tidak dapat dihukum Dalam menjalankan tugas jurnalistik pers menjalankan amanat UU Pers, sehingga berkonsekuensi tidak dapat ketika menggunakan hak tolaknya. 40 tahun 1999 tentang Pers. 40 Tahun 1999 Tentang Pers ("UU Pers) sendiri belum mengakomodir mengenai permasalahan tersebut. U. “Ada juga dampak negatif dari belum hadirnya regulasi mengatur media sosial, seperti perlindungan data pribadi bagi. UU Pers digugat mahasiswa yang merasa jadi korban pemberitaan. UU Cipta Kerja Dukung Percepatan Transformasi Digital dan Ciptakan Lapangan Kerja Baru Sektor Kominfo. UU PERS NO. Hak jawab diatur dalam UU Pers Pasal 1 Ayat 12 dimana setiap orang memiliki hak untuk mengoreksi dan membetulkan kekeliruan informasi yang dimuat oleh pers, baik itu. Tugas itu, kata dia, diatur dalam pasal 15 ayat 2 (huruf g) UU Pers. Pria yang melakukan penghadangan dan penganiayaan kepada wartawan yang meliput di Medan dikenakan pasal tentang UU Pers. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 Undang-undang Pers yang mengatakan bahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Delik pers yang dapat digunakan terkait dengan pemberitaan kasus konflik adalah delik penabur kebencian, delik agama, dan delik berita bohong. Sekretariat Dewan Pers: Gedung Dewan Pers Lantai 7 – 8 Jl. Namun, dalam kasus Muhammad Asrul, walaupun telah ada pernyataan dari Dewan Pers bahwa berita tersebut merupakan karya jurnalistik,. Pasal 3 (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan atas dua permohonan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) terhadap. 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 5 ayat (1) mewajibkan pers untuk menghormati asas praduga tak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini yang menyatakan, Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Setelah demonstrasi berlangsung, dilaporkan. Masyarakat akan beropini sesuai dengan informasi yang didapatnya, termasuk dari media. Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Preview. Bahasa Indonesia. Ditambah perubahan ini disebut tanpa ada keterlibatan komunitas atau organisasi pers. Dengan adanya UU a quo, pers dapat dengan bebas menjalankan tugas tanpa khawatir dibredel. Jadi tidak perlu surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP). Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang. UU Pers hanya mengatur tiga delik pers, yaitu pelanggaran norma agama, norma susila dan asas praduga tak bersalah sesuai Pasal 5 ayat (1) sehingga hakim mencari peraturan perundang-undangan di luar UU Pers khususnya KUHP. Ia menilai juga jika UU Pers ini sangat istimewa karena peraturan pelaksanaannya dibuat hanya oleh Dewan Pers dan konstituennya. Diatur pula tentang peran serta masyarakat dan ketentuan pidana, seperti halnya UU Pers Pasal 18 Ayat (1), yang tertulis: "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan. “Dalam UU Pers ditegaskan bahwa publik yang tak puas atas berita media, silakan menggunakan hak jawab. 40/1999 yang disahkan oleh Presiden RI, BJ Habibie, tanggal 23 September 1999. com – Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Kedua, posisi Undang-undang Pers dalam penelitian ini dilihat dalam konteks empirik pada berbagai kasus jurnalisme media online di Indonesia. UU ini menggantikan UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1967 dan UU Nomor 21 Tahun 1982. 40 Tahun 1999)? Dalam pertimbangan Undang-undang No. Dasar dari peraturan Dewan Pers adalah undang-undang, yakni pasal 15 ayat 2 huruf f UU No. Dalam putusan MK menolak gugatan uji materiil UU Pers tersebut. Kebon Sirih No. Apabila yang dipersoalkan oleh Pemohon semua pemberitaan pers termasuk yang mengandung delik pers sudah diatur tersendiri dalam Bab VIII tentang Ketentuan Pidana, yaitu pada Pasal 18 UU Pers. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 1 UU Pers (Undang-Undang No 40 Tahun 1999) pers adalah suatu lembaga sosial dan wahana yang digunakan sebagai komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik mencakup mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, grafik dan juga. Pasal 11 di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 berbunyi,. 10 Tahun 2004 tentang tata pembentukan UU, lembaga yang oleh UU diberikan kewenangan membuat peraturan, peraturan-peraturan yang dihasilkan oleh lembaga ini sah, mengikat secara hukum. 11/1966, berfungsi mendampingi pemerintah, bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. 32-34 Jakarta 10110 Telp. 40/1999 Unsplash. Hal ini coba diakhiri dengan revisi. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Anwar Usman, yang. A A A. Sabtu, 30 September 2023. Lewat sebuah Peraturan Pemerintah (PP) demi melaksanakan undang-undang ini, Dewan Pers diketuai oleh Menteri Penerangan. Bidang. Disebutkan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta. Kekerasan terhadap pers. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Jika KUHP selalu digunakan mengadili delik pers, percuma dibentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan;Pasal 6 UU Pers menegaskan, pers nasional memiliki peranan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Inilah yang kita alami di Indonesia, kebebasanKemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Undang un- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Jumat, 21 Juli 2023 14:51 WIB. Fungsi pers menurut UU No. 40/1999 tentang Pers) SEKRETARIAT. Dewan Pers menegaskan bahwa perusahaan pers tidak boleh menggunakan kebebasannya untuk bertindak seenaknya saja. Pengertian pers menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Surat Edaran Dewan Pers. 40 tahun 1999 memberikan kewenangan mengontrol pers kepada masyarakat umum, bukan lagi kepada pemerintah. Pengertian pers juga dijelaskan dalam UU pers no 40 tahun 1999. Pencabutan SIUPP sering digunakan untuk mengontrol dan memberangus perusahaan pers yang tidak sejalan atau berseberangan dengan pemerintahan. Mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh wartawan diambilalih oleh perusahaan pers yang diwakili oleh penanggung jawab itu. Menjawab pertanyaan judul diatas, maka ini bisa terjawab melalui pasal 1 angka 10, 11 dan 12 UU. Memenuhi hak masyarakat untuk. Undang-Undang Pers (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip, ketentuan dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia. Sejumlah aduan terkait iklan programatik bernuansa pornografi membanjiri media daring. Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Penyelesaian kasus pidana pers tidak bisa dipaksakan dengan UU Pers. Pengertian Pers, Ciri, Dasar Hukum, Fungsi, Peranan dan Jenis Pers Menurut Para Ahli Terlengkap – Secara etimologis, pers berasal dar bahasa Belanda “Persen” yang dalam bahasa inggris “Press” yang berarti menekan. 40 Tahun 1999 tentang Pers diketahui, semula Dewan Pers ingin ditempatkan pada posisi sebagai lembaga yang sepenuhnya berwenang membuat peraturan-peratuan di bidang pers. Bila UU Pers digunakan, menurut Hinca, jika ada masyarakat yang merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya oleh pemberitaan pers, ia harus menggunakan hak jawabnya dan pers wajib melayani hak jawab itu. Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Dalam draf tersebut, UU Pers tidak menjadi konsiderans atau pertimbangan yang mendasari penetapan keputusan. ” Jurnal Ilmu Komunikasi 1, no. 21 tahun 1982 tentang perubahan atas UU No. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Asmono mengatakan, draf tersebut telah diserahkan kepada Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Usman Kansong, Jumat. Namun, akan berbeda ceritanya jika pemberitaan yang di publikasikan merupakan berita yang sebenarnya, akan tetapi ada beberapa pihak yang. Peranan pers nasional diatur dalam pasal 6 UU No. 021-3452030Pada masa Orde Baru, muncul perundang-undangan pertama mengenai pers dalam UU no. Undang-undang ini menjamin tidak adanya campur tangan pemerintah dalam kehidupan pers. Pengertian Pers menurut para ahli UU No. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapata. Tetapi, dari pengalaman selama seperempat abad terakhir, salah satu pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik yang sering terjadi justru dialami pada pelaksanaan Hak Jawab ini. Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Fungsi dan peranan pers Berdasarkan ketentuan pasal 33 UU No. Dalam tataran legislasi, berlakunya UU No. Tegaskan Konstitusionalitas UU PDP, Kominfo Apresiasi Putusan MK. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan. AR), dan dalam Pernyataan Penilaian danRekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor 01/PPRDP/1/2012 tersebut , terdakwa tidak melakukan43perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. Pada 18 Juli 2014 Dewan Pers mengeluarkan PPR Nomor 20/PPR-DP/VII/2014 yang memuat keputusan terkait pengaduan Bank Danamon terhadap berita kepriterkini. Dalam penjelasan UU Pers tidak dijelaskan bentuk badan hukum yang dapat digunakan untuk mendirikan perusahaan pers. ; Pasal 13 huruf c sepanjang frase “peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok” UU No. com – Setelah mengalami pengekangan yang begitu lama di era pemerintahan orde baru, kehidupan pers di Indonesia akhirnya benar-benar mendapatkan kebebasan ketika reformasi bergulir pada bulan Mei 1998. Undang-Undang ini disahkan pada masa kepemimpinan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, lebih tepatnya pada tanggal 23 September 1999. Artinya, tidak ada siapapun yang boleh menghalangi kegiatannya, tak terkecuali pemerintah. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. 40/1999 tentang Pers) SEKRETARIAT. 40 tahun 1999 tentang yang pers saling melengkapi. 4. Dewan Pers kala itu, sesuai Pasal 6 ayat (1) UU No. Kebon Sirih No. akan dikaji. UU ini nantinya akan menjadi sebuah peraturan tertulis bagi pers berisi panduan pengaturan pers secara lengkap, pengertian, persetujuan, bentuk dan tujuan dari persitu sendiri. Undang-undang tersebut mengatur bahwa pers nasional tidak dapat disensor atau dikendalikan dan kebebasan pers dijamin sebagai bagian dari hak-hak dasar warga negara serta penerbitan tidak memerlukan. dalam UU Pers, wartawan tidak dapat dipidana. Bunyi selengkapnya Pasal 1 angka 10 UU Pers adalah sebagai berikut: “Hak Tolak. UU Pers sebagai berikut: "Pers nasional adalah alat perjuangan nasional dan merupakan mass media yang bersifat aktif, dinamis, kreatif, edukatif, informatoris dan mempunyai fungsi kemasyarakatan pendorong dan pemupuk daya pikiran kritis . "Selain itu sebagai konstituen Dewan Pers tentunya AJI, AMSI dan IJTI merasa keterangan dalam permohonan ini bisa menjadi. Menurut UU №40/1999 tentang Pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memiliki, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan. Selain itu, kegiatan jurnalistik juga diatur dalam UU Pers No. Perbedaan tersebut tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. 5. Pers bekerja berdasarkan tanggung jawab. Pers merupakan sebuah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainya dengan. 4 tahun 1967, dan UU No. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU 40/1999 tentang Pers, wartawan adalah profesi yang memiliki dan harus menaati Kode Etik Jurnalistik. 40/1999 tentang Pers) SEKRETARIAT. Terhadap Pers Nasional tidak dikenakan sensor dan pemberedelan. Univ. Apa saja perbedaan utama antara Undang-undang Pers lama (UU No. Kalangan pers dapat bernafas lega ketika di era reformasi ini mengeluarkan UU No. Selain diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan,. Lahirnya UU Nomor 40 Tahun 1999 sendiri menyebabkan terjadinya perubahan istilah dari pers yang bebas dan bertanggungjawab menjadi kemerdekaan pers. Hal ini juga berlaku dengan SKB pedoman implementasi, juga MoU. ” 8. ”. 021-3521488, 3504877, 3504874-75 Faks. "Justru, pasal-pasal dalam UU Pers itu sinkron dengan UUD NRI 1945," tegas Agung.